KPK terima informasi insentif nakes dipotong 50-70 persen
Elshinta
Selasa, 23 Februari 2021 - 19:12 WIB |
KPK terima informasi insentif nakes dipotong 50-70 persen
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi adanya pemotongan insentif tenaga kesehatan (nakes) oleh pihak manajemen rumah sakit (RS) dengan besaran 50 hingga 70 persen.

KPK pun mengimbau kepada manajemen RS atau pihak terkait agar tidak memotong insentif yang diberikan kepada nakes.

"Insentif yang diterima oleh nakes secara langsung tersebut diketahui dilakukan pemotongan oleh pihak manajemen untuk kemudian diberikan kepada nakes atau pihak lainnya yang tidak berhubungan langsung dalam penanganan pasien COVID-19," kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pada Maret hingga akhir Juni 2020 melalui kajian cepat terkait penanganan COVID-19 khususnya di bidang kesehatan, KPK menemukan sejumlah permasalahan terkait pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan berdasarkan analisis terhadap Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MNENKES/278/2020.

Sejumlah permasalahan tersebut, yaitu potensi inefisiensi keuangan negara yang disebabkan duplikasi anggaran untuk program pemberian insentif tenaga kesehatan di daerah, yakni melalui bantuan operasional kesehatan (BOK) dan belanja tidak terduga (BTT).

Kemudian, proses pembayaran yang berjenjang menyebabkan lamanya waktu pencairan dan meningkatkan risiko penundaan dan pemotongan insentif atau santunan tenaga kesehatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Terakhir, proses verifikasi akhir yang terpusat di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dapat menyebabkan lamanya proses verifikasi dan berdampak pada lambatnya pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan.

Atas permasalahan tersebut, lanjut Ipi, KPK merekomendasikan perbaikan berupa pengajuan insentif nakes pada salah satu sumber anggaran saja (BOK atau BTT), pembayaran insentif dan santunan tenaga kesehatan di kabupaten/kota/provinsi yang dibiayai dari BOK cukup dilakukan oleh tim verifikator daerah, dan pembayaran insentif dan santunan dilakukan secara langsung kepada nakes.

Atas rekomendasi tersebut, ia mengungkapkan Kemenkes telah menindaklanjuti dan menerbitkan regulasi baru dengan perbaikan pada proses verifikasi dan mekanisme penyaluran dana insentif dan santuan bagi nakes yang menangani COVID-19.

"Untuk memastikan para nakes menerima haknya tanpa ada pemotongan, KPK meminta inspektorat dan dinas kesehatan untuk bersama-sama turut melakukan pengawasan dalam penyaluran dana insentif dan santunan bagi nakes," ujar dia.

KPK mengingatkan insentif dan santunan kepada nakes merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah kepada nakes yang menangani COVID-19.

"Pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian yang diatur dalam Kepmenkes 278/2020 tanggal 27 April 2020 yang merupakan hak bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," kata Ipi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kejagung blokir aset tanah 7 tersangka Asabri di sejumlah wilayah
Sabtu, 06 Maret 2021 - 11:27 WIB
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung membl...
Pengacara Nurhadi sebut tuntutan jaksa KPK Zalim
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:47 WIB
Tim pengacara mantan Sekretaris Mahakamah Agung (MA) Nurhadi mengatakan tuntutan jaksa KPK ke Nurhad...
Polres Manggarai Barat mulai penyelidikan kebakaran Pasar Lembor
Sabtu, 06 Maret 2021 - 07:34 WIB
Kapolres Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, AKBP Bambang Hari Wibowo mengatakan penyidik Kepolisi...
Polisi di Cianjur temukan dua orang lansia meninggal di dalam rumah
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:38 WIB
Polisi menemukan dua orang lanjut usia (lansia) warga Kelurahan Solopandan, Kecamatan Cianjur, Jawa ...
Polres Banjarnegara berhasil ungkap kasus pembuangan bayi
Jumat, 05 Maret 2021 - 23:27 WIB
Kepolisian Resor Banjarnegara, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus pembuangan bayi di sekitar Sun...
KPK perpanjang penahanan Juliari Batubara selama 30 hari
Jumat, 05 Maret 2021 - 22:54 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 30 hari untuk dua tersangka k...
Nurdin Abdullah sebut uang diamankan KPK untuk bantuan masjid
Jumat, 05 Maret 2021 - 21:58 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah (NA) mengaku sejumlah uang yang telah di...
KPK panggil istri tersangka Edhy Prabowo
Jumat, 05 Maret 2021 - 13:14 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat memanggil Anggota DPR RI Iis Rosita Dewi yang juga istri d...
Polres OKU permudah masyarakat membuat SIM melalui daring
Jumat, 05 Maret 2021 - 12:52 WIB
Satlantas Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan mempermudah masyarakat membuat dokumen Surat Iz...
Seekor gajah liar ditemukan mati di Aceh Jaya
Jumat, 05 Maret 2021 - 12:29 WIB
Seekor gajah liar ditemukan mati di kawasan Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh.
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV