Elshinta.com - Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia pernah keluar dari Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

Salah satu yang jadi alasan kuat keputusan itu yakni seperti dikutip dari Sejarah Diplomasi di Indonesia (2018). Adanya  rencana pembentukan Negara Federasi Malaysia pada tahun 1961.

Malaysia direncanakan terbentuk dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Namun rencana ini ditentang oleh Soekarno.

Soekarno menilai pembentukan Negara Federasi Malaysia hanya proyek neokolonialisme Inggris. Sejak pertengahan abad ke-18, tanah Malaya dikuasai Inggris.

Pada 8 Februari 1956, Inggris memutuskan memberi kemerdekaan pada Malaysia. Soekarno khawatir Malaya akan jadi pangkalan militer Barat di Asia Tenggara. Soekarno menganggap hal itu bisa mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Tak hanya Indonesia, Filipina juga tidak setuju berdirinya Negara Federasi Malaysia. Filipina bahkan mengklaim Sabah yang akan jadi bagian dari negara federasi itu kepunyaan Kesultanan Sulu yang disewakan pada Inggris.

Indonesia dan Filipina akhirnya berada pada posisi berseberangan dengan Malaysia dan Inggris, dan Soekarno memilih keluar PBB.

Sengketa ini berusaha diselesaikan lewat berbagai upaya diplomasi. Namun ketegangan di antara Malaysia dan Indonesia semakin memanas. Terutama setelah Malaysia menyatakan merdeka pada 16 September 1960.

Soekarno juga tidak puas terhadap PBB dalam menyelesaikan konflik, menjadi pendorong Indonesia keluar dari PBB.

Pada 1 Desember 1964, wakil Indonesia di PBB menyampaikan pernyataan keras kepada Sekretaris Jenderal PBB U Thant, Indonesia ingin:

• Para anggota PBB tidak mendukung Malaysia ke dalam anggota Dewan Keamanan PBB.
• Para anggota PBB akan memilih tetap tinggalnya Indonesia dalam PBB dari pada masuknya Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.
• Memperingatkan PBB bahwa Indonesia sungguh-sungguh dalam melaksanakan niatnya.

Keinginan Indonesia itu tidak membuahkan hasil. Pada 7 Januari 1965, Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Soekarno pun memutuskan keluar dari PBB. Soekarno menceritakan keinginannya itu sempat ditentang oleh pemerintah-pemerintah dari negara lain.

"Saya terhadap kepada permintaan-permintaan untuk to reconsider itu tadi, saya berkata banyak terima kasih, banyak terima kasih atas nasehat tuan-tuan, tetapi keputusan saya adalah tetap," kata Soekarno seperti dikutip dari Bung Karno: Masalah Pertahanan-Keamanan (2010).

Lewat surat Menteri Luar Negeri Subandrio, Indonesia keluar dari PBB sejak tanggal 1 Januari 1965.

Hal itu disampaikan lewat surat jawabannya pada tanggal 6 Januari 1965. Dalam surat itu disertakan jaminan bahwa Indonesia akan tetap setia pada prinsip-prinsip kerja sama internasional seperti tercantum dalam piagam PBB.

Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya yang pernah keluar dari PBB. (berbagai sumber)