Soroti pernyataan Fadli Zon soal protokol kesehatan, Irma Suryani: `Tidak cermat statement`
Elshinta
Sabtu, 21 November 2020 - 16:25 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Soroti pernyataan Fadli Zon soal protokol kesehatan, Irma Suryani: `Tidak cermat statement`
Sumber foto: Efendi Murdiono/elshinta.com.

Elshinta.com - Irma Suryani Chaniago DPR RI periode 2014-2019 fraksi Nasdem mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Menurutnya seorang wakil rakyat seharusnya berpihak pada rakyat, apapun yang membahayakan keselamatan rakyat dari penyebaran covid -19 harus dicegah, 

"Bukan malah membela pejabat pelanggar Protokol covid dan menyalahkan TNI! Mikir nggak sih menteri pertahanannya siapa?", kata Irma Suryani Chaniago, Sabtu (21/11).

Harusnya Fadli Zon mengkritisi Pemda DKI yang melakukan pembiaran pelanggaran protokol covid-19 berjemaah dan meminta pertanggung jawaban moral Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan malah membela nggak karuan dengan menyebut UU yang salah terkait posisi gubernur yang dia sebut membawahi Kapolda dan Pangdam.

"Fadli sebagai wakil rakyat tidak cermat membuat statement berdasarkan UU yang sudah direvisi. Undang-undang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat ini bukanlah UU No. 32 tahun 2004 seperti yang dikatakan oleh Fadli Zon, melainkan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, bukanlah PP No. 19/2010, melainkan PP No. 33/2018", ucap Irma seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Efendi Murdiono.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, urusan pemerintahan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam UU No. 23/2014, tidak membagi urusan pertahanan dan keamanan Negara (TNI) serta penegakan hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kepada Pemerintahan Daerah atau dengan kata lain bahwa Gubernur bukan atasan Pangdam, Kapolda maupun Kejati seperti yang dikatakan politisi Hanura Inas Nasrullah. 

"Terkait penurunan baliho baliho FPI yang dilakukan aparat negara, sebagai politisi Nasdem non aktif dan sebagai rakyat saya dan saya pastikan Partai Nasdem mendukung penuh langkah TNI dan Polri, sudah waktunya negara mengambil tindakan atas politisasi umat dan agama oleh FPI," cetus Irma.

Demikian pula dengan reuni 212, "Saya kira sudah tidak perlu lagi diberi izin, karena agendanya sangat politis, 212 bukan ormas, mobilisasi massa atas nama agama dan umat harus jelas tujuannya. Jangan gunakan agama dan umat untuk kepentingan politik," tutur Irma.

Pelaksanaan acara hari besar keagamaan seharusnya difungsikan untuk ceramah keagamaan yang menambah keimanan, bukan mengumbar angkara murka pada pemerintah dan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. 

"Untuk itu, saya memperingatkan politisi dan partai partai politik yang main dua kaki, berhentilah bermain main dengan politik indetitas untuk kepentingan 2024, jangan gadaikan keutuhan NKRI hanya demi hasrat berkuasa", pungkas DPR RI Komisi IX.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Perlindungan dan keselamatan kerja Jurnalis
Kamis, 26 November 2020 - 19:00 WIB
Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum sebagai pelaksanaan undang-undang...
Pelindo III raih anugerah tertinggi KIP, implementasi nilai amanah
Kamis, 26 November 2020 - 18:15 WIB
PT Pelabuhan Indonesia III atau Pelindo III (Persero) berhasil mendapatkan  penghargaan  Badan Pub...
Tertib penyaluran bansos, Babinsa dan petugas dinas sosial labelisasi rumah penerima
Kamis, 26 November 2020 - 17:55 WIB
Dalam rangka penertiban penyaluran Bansos (Bantuan Sosial) Babinsa Rawajaya Koramil 09/Kawunganten S...
Pasien sembuh dari COVID-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran 24.623 orang
Kamis, 26 November 2020 - 17:25 WIB
Pasien sembuh dari COVID-19 di Rumah Sakit Darurat (RS) Wisma Atlet Kemayoran Jakarta hingga 26 No...
Bareskrim limpahkan tersangka suap calon Bintara ke Kejari Palembang
Kamis, 26 November 2020 - 16:53 WIB
Bareskrim Polri melimpahkan seorang tersangka ke Kejaksaan Negeri Palembang melalui tim penyidik Kej...
KKP hentikan sementara penerbitan surat terkait ekspor benih lobster
Kamis, 26 November 2020 - 16:25 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Surat Edaran NOMOR: B. 22891 IDJPT/Pl.130/Xl/2020 m...
Sleman raih penghargaan pengelola pengaduan pelayanan publik terbaik
Kamis, 26 November 2020 - 12:35 WIB
Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Purnomo menerima penghargaan sebagai Pengelola Sistem ...
Gunung Kidul berikan insentif kepada 800 guru dan pegawai tidak tetap
Kamis, 26 November 2020 - 11:40 WIB
Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan insentif kepada 800 guru d...
Pertamina Lubricants dirikan perpustakaan di desa binaan
Kamis, 26 November 2020 - 10:40 WIB
Pertamina Lubricants, produsen pelumas anak usaha PT Pertamina (Persero) Tbk, mendirikan perpustakaa...
Kulon Progo masih hadapi penolakan warga dalam pemeriksaan COVID-19
Kamis, 26 November 2020 - 09:45 WIB
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih menghadapi penolakan warga dala...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV