Mendagri: Pemerintah sedang siapkan dua opsi Perppu
Elshinta
Senin, 21 September 2020 - 07:50 WIB |
Mendagri: Pemerintah sedang siapkan dua opsi Perppu
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto: Antara

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

"Hal yang baru, kedua Perppu tersebut juga akan memuat aturan terkait dengan penegakan hukum atas pelanggaran yang terjadi selama Pilkada berlangsung," kata Mendagri dalam seminar nasional yang berlangsung secara daring, Minggu (20/9).

Opsi Perppu itu ada dua macam, yakni Perppu yang mengatur keseluruhan mengenai masalah COVID-19, mulai pencegahan, penanganan, hingga penegakan hukum. Opsi kedua, Perppu spesifik hanya masalah protokol COVID-19 untuk Pilkada dan pemilihan kepala desa.

Mendagri mengatakan bahwa pemerintah akan mengatur sejauh mana keterlibatan sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu), meliputi Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam menjalankan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran-pelanggaran protkes yang terjadi.

Oleh karena itu, diharapkan penanganannya akan lebih objektif.

Selama ini, kata Mendagri, kalau penegakan hukum berasal dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saja, terasa kurang maksimal efektivitasnya.

Oleh sebab itu, keterlibatan institusi penegak hukum yang memiliki jejaring hingga ke daerah-daerah perlu dilibatkan dalam mendukung kepatuhan terhadap protokol COVID-19.

"Ini perlu dasar hukum juga. Seandainya opsi Perppu dibuat, Perppu itu bisa mengatur tentang penegakan kepatuhan pencegahan dan penanganan kepatuhan COVID-19," katanya.

Tito melanjutkan, "Apa saja yang harus dilakukan, misal 3M+3T dan seterusnya, kemudian penanganannya seperti apa, termasuk apa saja yang dilarang, berikut sanksi-sanksi hukumnya."

Kalau Perppu itu dikeluarkan, kata dia, tentu akan mendapat pertentangan dari masyarakat sipil, terutama yang perhatian terhadap masalah hak melakukan kegiatan berkumpul dan menyampaikan pendapat di muka umum.

Pemerintah menyiapkan opsi kedua, yaitu Perppu yang spesifik mengatur khusus kepatuhan protokol COVID-19 pada Pilkada berikut sanksinya.

"Kami sudah menyiapkan juga sanksi itu, di antaranya sanksi administrasi dan pidana," kata Tito, dikutip Antara.
​​​​​​​
Sanksi administrasi, secara perinci terbagi atas peringatan pertama, kedua, dan ketiga, hingga terakhir adalah diskualifikasi pasangan calon.

Ia mengutarakan bahwa peringatan sampai dengan diskualifikasi itu harus melalui mekanisme sentra gakkumdu.

"Jadi, melalui pemeriksaan gakkumdu melibatkan Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan. Dengan demikian, penanganannya akan lebih objektif, tidak sampai peraturan itu disalahgunakan oleh oknum tertentu mendiskualifikasi lawan politiknya," kata Tito.

Opsi mengeluarkan Perppu itu masih akan dibahas Minggu malam ini oleh Mendagri. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemilih terinfeksi COVID-19, begini mekanisme pemungutan suaranya
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menyatakan, pemilih di Pilkada 2...
Bawaslu: Tak patuh protokol kesehatan, paslon ditegur hingga dipidana
Rabu, 14 Oktober 2020 - 15:17 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur, Jawa Barat, menegaskan akan memberikan peringatan tertulis ...
Polres Keerom di Papua gelar simulasi Pilkada Serentak 2020
Senin, 12 Oktober 2020 - 17:45 WIB
Polres Keerom melaksanakan simulasi Sispamkota dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabu...
KPU: Penerapan protokol kesehatan jadi tantangan Pilkada 2020
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pelaksanaan pem...
Pilkada di tengah pandemi, Polri tegaskan siap tindak pelanggar protokol kesehatan
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:32 WIB
Polri sebagai pihak yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban terus memberikan kontribu...
Ikuti deklarasi Pilkada Damai, pasangan ZIYAP berikrar patuhi protokol kesehatan
Minggu, 27 September 2020 - 11:15 WIB
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan bahwa pelaksanaan kampany...
Gibran blusukan virtual: Pakar Komunikasi, bisa ditiru calon walikota lain
Minggu, 27 September 2020 - 09:28 WIB
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teg...
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV