Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Elshinta
Rabu, 09 September 2020 - 10:55 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Sumber Foto: Sindonews.com

Elshinta.com - Fungsi penyidikan yang ditambahkan dalam RUU Kejaksaan patut diapresasi. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan RIset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya Malang (PERSADA UB), Fachrizal Afandi.

Menurut Fachrizal, praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini serampangan tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS. Dan KUHAP yang lahir di era Orde Baru yang didesain untuk melegitimasi intervensi militer dalam sistem peradilan pidana.

"Polisi yang waktu itu bagian dari ABRI nyatanya lebih tunduk pada komando PANGKOBKAMTIB atau Panglima ABRI dibanding pada petunjuk Jaksa dan kontrol pengadilan," ujar Fachrizal dalam keterangannya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (9/9).

Fachrizal juga mengakui, pasca pemisahan Polisi dari ABRI, praktis penanganan perkara pidana di tahapan penyidikan berada dalam kontrol polisi yang sayangnya masih enggan untuk melepas kultur dan birokrasi militeristiknya. 

Akibatnya, lanjut Fachrizal sebagaimana temuan LBH penanganan perkara masih dominan unsur kekerasan dan tidak berlandaskan hukum acara. Dalam banyak kasus penahanan, penyitaaan dan penggeledahan barang bahkan digunakan tidak untuk tujuan pengumpulan bukti namun hanya sebagai sarana represi. 

Ia menyebut, kasus penangkapan aktivis yang kritis dan penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara mendominasi praktik buruk ini. 

Oleh karenanya, lanjut Fachrizal, pengaturan penyidikan tambahan dan supervisi penyidik oleh jaksa direvisi UU Kejaksaan merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan fungsi penyidikan untuk pengembalian fungsi upaya paksa (penangkapan, penahanan dan penyitaan) ke asalnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 

"Tentu setelah revisi UU Kejaksaan, KUHAP harus segera direvisi agar segera mengesahkan mekanisme kontrol kepada penyidik dan penuntut di tahap pra ajudikasi melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar masyarakat yang dirugikan akibat perlakuan aparat dapat mengajukan komplain terhadap haknya yang dilanggar," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tersangka kebakaran gedung Kejagung ditetapkan pekan ini
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:53 WIB
Tim penyidik Bareskrim Polri segera merampungkan penyelidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan...
Satu bulan Cai Changpan kabur, momentum pembenahan lapas
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:20 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk be...
HTS siap sebutkan pihak yang terlibat dalam kasus dugan gratifikasi HK2 di Subang
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:12 WIB
Mantan pejabat BKPSDM Kabupaten Subang, Jawa Barat HTS yang kini ditahan KPK siap menjalani sidang t...
Soenarko tidak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan `medical check up`
Jumat, 16 Oktober 2020 - 13:59 WIB
Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwal...
Polda pulangkan 10 tersangka kericuhan di Ternate
Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:46 WIB
 Penyidik Dit Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) memulangkan 10 orang tersang...
Komisi III terus awasi kasus kaburnya napi narkoba hukuman mati Cai Changpan 
Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:27 WIB
Sudah sekitar satu bulan narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) kabur dari Lemb...
Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Kamis, 15 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara su...
Menaker imbau korban penipuan situs prakerja.vip lapor polisi
Senin, 12 Oktober 2020 - 11:27 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan sit...
Pakar hukum: UU Cipta Kerja cegah korupsi di birokrasi
Senin, 12 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai, Omnibus Law UU Cipta K...
TGPF Intan Jaya bukan tim pro yustitia
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 17:27 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya mengklaim pihaknya bersifat netral dan bukan tim pro yu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV