Bareskrim diminta ambil alih kasus libatkan Ketua Apindo Karimun
Elshinta
Senin, 07 September 2020 - 19:36 WIB |
Bareskrim diminta ambil alih kasus libatkan Ketua Apindo Karimun
Sumber Foto: https://bit.ly/3lUqbay

Elshinta.com - Pakar Hukum Universitas Indonesia Chudry Sitompul meminta Badan Reserse dan Kriminal Polri untuk mengambil alih penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Taslim alias Cikok yang melibatkan Ketua Apindo Karimun Dwi Untung alias Cun Heng.

Chudry, melalui siaran pers, Jakarta, Senin (7/9) mengatakan, Bareskrim Polri sebaiknya membuka kembali kasus yang sudah diputus oleh pengadilan 18 tahun lalu tersebut karena permintaan dari keluarga korban perihal tersangka lain yang belum diproses hukum. "Saya rasa Bareskrim harus mengambil alih kasus tersebut, jika keluarga korban merasa pihak Polres ataupun Polda tidak objektif dalam menangani kasus ini," kata Chudry.

Menurut dia, kasus tersebut belum bisa dikatakan kadaluwarsa sebab ada upaya pro justicia yang dilakukan keluarga korban sehingga kasus tersebut dinyatakan aktif kembali dan putusan pengadilan dijadikan sebagai dasar untuk menindaklanjuti kasus tersebut. "Kasus ini tidak bisa kadaluwarsa, apalagi ada putusan pengadilan atau sudah ada upaya hukum lainnya," tutur Chudry.

Sementara Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakir mendesak penyidik Polri segera menangkap Dwi Untung alias Cun Heng sebab Dwi telah ditetapkan sebagai tersangka dalam putusan pengadilan sebagai penyuruh pembunuh Taslim alias Cikok. "Kan penetapan tersangka penyuruh pembunuhan ini (Dwi Untung) sudah ada lewat pengadilan negeri dengan nomor 30/Pen.Pid./2003/PN.TPI.TBK tertanggal 10 Maret 2003. Dan itu telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Harusnya penyidik segera melakukan upaya paksa penangkapan atas perintah pengadilan," kata pengajar ilmu hukum pidana ini.

Dia mengatakan kalau penyidik tidak menjalankan penetapan pengadilan tersebut, maka penyidikan serta penuntutan kasus ini dapat dikatakan tidak sempurna. "Ini bisa dikatakan tak sempurna (kejahatannya). Apalagi yang dipidana hanya operator, bukan penyuruhnya," kata Mudzakir.

Dikutip Antara, Mudzakir menyarankan agar penyidik bersikap profesional dalam menangani kasus tersebut sehingga keluarga korban mendapat keadilan. Keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau pada 14 April 2002 masih belum menemukan keadilan sebab diduga ada satu orang tersangka sampai saat ini belum juga ditahan oleh Kepolisian setempat padahal Pengadilan Negeri Karimun sudah menetapkan Dwi Untung sebagai tersangka kasus pembunuhan Taslim.

Akhirnya pihak keluarga Taslim melaporkan Polres Karimun terkait dugaan ketidakprofesionalan ke Divisi Propam Mabes Polri pada 4 Agustus 2020 dengan Nomor SPSP2/20165/VIII/2020/Bagyaduan. Putra dari mendiang Taslim alias Cikok, Robiyanto menjelaskan bahwa langkah membuat laporan di Propam Polri ini ditempuh karena penyidik Polres Karimun belum menangkap enam dari delapan tersangka kasus pembunuhan ayahnya. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tim intelijen kejaksaan tangkap DPO tipikor Kejari Belawan di Singkil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:11 WIB
Boy MF Tampubolon seorang rekanan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan ...
TGPF Intan Jaya: KKSB dibalik kasus pembunuhan di Intan Jaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:16 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil ...
RUU Kejaksaan tonggak Restorative Justice di Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:54 WIB
Aliansi Publik Indonesia (API) kembali menggelar diskusi virtual tentang Rancangan Undang-undang (RU...
Ombudsman temukan dugaan maladministrasi penanganan pascademo
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Ja...
KPK eksekusi eks Kadis PUBMSDA Sidoarjo ke Rutan Perempuan Surabaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:21 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Su...
KPK kembali panggil dua pegawai WIKA kasus Jembatan Waterfront City
Rabu, 21 Oktober 2020 - 13:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu kembali memanggil dua pegawai PT Wijaya Karya (WIKA) dalam ...
Tersangka kebakaran gedung Kejagung ditetapkan pekan ini
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:53 WIB
Tim penyidik Bareskrim Polri segera merampungkan penyelidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan...
Satu bulan Cai Changpan kabur, momentum pembenahan lapas
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:20 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk be...
HTS siap sebutkan pihak yang terlibat dalam kasus dugan gratifikasi HK2 di Subang
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:12 WIB
Mantan pejabat BKPSDM Kabupaten Subang, Jawa Barat HTS yang kini ditahan KPK siap menjalani sidang t...
Soenarko tidak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan `medical check up`
Jumat, 16 Oktober 2020 - 13:59 WIB
Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwal...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV