Mantan Ketua Komjak: Opini publik ganggu penyidikan jaksa Pinangki
Elshinta
Minggu, 06 September 2020 - 22:11 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Mantan Ketua Komjak: Opini publik ganggu penyidikan jaksa Pinangki
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Mantan Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Halius Hosen meminta Komjak tak menggangu Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam pengusutan  kasus dugaan korupsi jaksa Pinangki Sirna Malasari. Halius menyebut pernyataan Ketua Komjak Barita Simanjuntak belakangan ini telah membuat penyidikan kasus jaksa Pinangki terganggu.

"Pernyataan-pernyataan yang disampaikan ketua komjak itu saya lihat justru membangun suasana penyidikan kejaksaan menjadi terganggu. Terganggu kenapa? Karena akan ada opini publik, Komjak kok begini. Nah ini harus didudukkan secara proporsional," kata Halius kepada wartawan termasuk Reporter Elshinta, Asep Rosidin, Minggu (6/9).

Berdasarkan Pasal 2 Perpres Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan, ditegaskan bahwa Komjak merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri namun berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 

Artinya, Komisi Kejaksaan atau Komjak masih termasuk lembaga pemerintah dan bukan Non Government Organisation (NGO/LSM), oleh karena Komjak harus melaporkan kegiatan dan bertanggung  kepada Presiden. Komjak memiliki tugas melakukan pengawasan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan prilaku Jaksa dalam melakukan tugas dan wewenangnya maupun di luar tugas kedinasan.

Kewenangan Komjak cukup luas misalnya menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat, melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawas internal dan bahkan mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal kejaksaan.

Namun kewenangan Komjak yang luas tersebut tetap ada persyaratannya misalnya pemeriksaan ulang atau tambahan atau pengambil alihan pemeriksaan  dapat dilakukan apabila pemeriksaan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan tidak menunjukkan kesungguhan atau belum menunjukkan hasil nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak laporan masyarakat atau laporan Komjak diserahkan ke Jamwas.

Halius menyebut pernyataan yang kerap keluar dari Komjak membangun suasana yang tidak kondusif dan menimbulkan kecurigaan serta ketidakpercayaan terhadap Kejagung. Ia pun meminta Komjak fokus mengawasi penyidikan yang sedang dilakukan Kejagung terkait kasus Jaksa Pinangki.

"Nah sekarang Komjak itu mengawasi bilamana ada penyimpangan-penyimpangan dalam penanganan Pinangki itu. Komjak memberikan rekomendasi kepada jaksa agung agar melakukan tindakan terhadap anak buahnya yang tidak melaksanakan ketentuan UU dalam melakukan penyidikan," ujarnya.

Lebih lanjut, Halius juga merasa heran dengan sikap Komjak yang justru mendorong kasus jaksa Pinangki dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, ada sejumlah syarat harus terpenuhi jika kasus dilimpahkan ke KPK. Ia menyatakan saat ini Kejagung masih mampu menangani kasus tersebut.

"Nah saya menjadi heran juga dengan dorongan yang begitu kencang dari komisi kejaksaan untuk agar KPK mengambil alih perkara itu. Saya jadi herannya itu, ini dasarnya apa," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tersangka kebakaran gedung Kejagung ditetapkan pekan ini
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:53 WIB
Tim penyidik Bareskrim Polri segera merampungkan penyelidikan kasus kebakaran gedung utama Kejaksaan...
Satu bulan Cai Changpan kabur, momentum pembenahan lapas
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:20 WIB
Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah meminta Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk be...
HTS siap sebutkan pihak yang terlibat dalam kasus dugan gratifikasi HK2 di Subang
Sabtu, 17 Oktober 2020 - 10:12 WIB
Mantan pejabat BKPSDM Kabupaten Subang, Jawa Barat HTS yang kini ditahan KPK siap menjalani sidang t...
Soenarko tidak penuhi panggilan pemeriksaan dengan alasan `medical check up`
Jumat, 16 Oktober 2020 - 13:59 WIB
Mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwal...
Polda pulangkan 10 tersangka kericuhan di Ternate
Jumat, 16 Oktober 2020 - 09:46 WIB
 Penyidik Dit Reskrimum Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara (Malut) memulangkan 10 orang tersang...
Komisi III terus awasi kasus kaburnya napi narkoba hukuman mati Cai Changpan 
Kamis, 15 Oktober 2020 - 12:27 WIB
Sudah sekitar satu bulan narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) kabur dari Lemb...
Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Kamis, 15 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara su...
Menaker imbau korban penipuan situs prakerja.vip lapor polisi
Senin, 12 Oktober 2020 - 11:27 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah mengimbau masyarakat yang menjadi korban penipuan sit...
Pakar hukum: UU Cipta Kerja cegah korupsi di birokrasi
Senin, 12 Oktober 2020 - 09:10 WIB
Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai, Omnibus Law UU Cipta K...
TGPF Intan Jaya bukan tim pro yustitia
Sabtu, 10 Oktober 2020 - 17:27 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya mengklaim pihaknya bersifat netral dan bukan tim pro yu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV