Yasonna: Penangkapan Djoko Tjandra jadi momentum penegakan hukum
Elshinta
Jumat, 31 Juli 2020 - 17:46 WIB |
Yasonna: Penangkapan Djoko Tjandra jadi momentum penegakan hukum
Buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra (tengah) yang ditangkap di Malaysia ditunjukkan kepada media saat konferensi pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020)

Elshinta.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan bahwa penangkapan Djoko Tjandra menjadi momentum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia.

"Penangkapan Djoko Tjandra menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum di Indonesia," ucap Yasonna dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (31/7).

Dia mengatakan penangkapan tersebut setidaknya telah mengakhiri rumor atau teka-teki tentang keberadaan Djoko Tjandra.

Hal ini, kata dia, juga menjadi pernyataan sikap yang tegas bahwa negara tidak bisa dipermainkan oleh siapa pun yang mencoba-coba bersiasat mengangkangi hukum di negara ini.

"Oleh karena itu, keberhasilan penangkapan ini harus diikuti dengan proses peradilan yang transparan hingga bisa menguak kasus tersebut secara terang benderang," ucap Yasonna, dihimpun Antara.

Dalam kesempatan itu, Yasonna secara khusus juga menyampaikan apresiasi kepada Bareskrim Polri atas keberhasilan menangkap sosok yang kabur sejak 2009 tersebut, terlebih karena proses penangkapan itu dimudahkan melalui pendekatan "police to police".

"Sebelumnya masyarakat menuding Kepolisian tidak serius mencari tahu dan menangkap Djoko Tjandra. Kini semua bisa melihat bahwa tudingan itu tidak benar," ujar dia.

Diketahui, Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia dan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (30/7).

Penangkapan dilakukan tim khusus bentukan Kapolri yang dipimpin Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dan bekerja sama dengan Polis Diraja Malaysia. Kerja sama model "police to police" dilakukan setelah Djoko Tjandra terdeteksi berada di Negeri Jiran tersebut.

Di sisi lain, Yasonna menyebut kasus Djoko Tjandra yang seakan dengan mudah bisa keluar-masuk Indonesia kendati berstatus buronan harus menjadi pelajaran bagi setiap lembaga penegak hukum di Indonesia.

Dia pun menyinggung Polri yang telah mengusut petingginya yang mengeluarkan surat jalan untuk Djoko Tjandra.

"Tentu ini harus diapresiasi dan bisa menjadi contoh bagi lembaga penegak hukum lain untuk melakukan hal serupa terhadap anggotanya yang diduga terlibat dalam surat jalan Djoko Tjandra. Pencopotan semata tentu tidak cukup, harus diikuti dengan proses pidana," kata Yasonna.

Yasonna berharap hal tersebut dapat menjadi pelajaran agar tidak ada lagi oknum lembaga penegak hukum di Indonesia yang merasa bisa bermain-main dengan hukum di negeri ini.

"Negara tidak akan berkompromi soal ini," ucap dia. (Anj)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Tidak ada kompromi untuk kerumunan massa
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:33 WIB
Polri kini tidak lagi bertoleransi terhadap tiap kerumunan yang ada. Kasus ramainya panggung dangdut...
Kejari Purwakarta dalami kasus dugaan beras PKH bercampur biji plastik
Rabu, 30 September 2020 - 16:36 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan beras Program Keluarga...
Kasus pelecehan saat rapid test di Bandara Soetta, Polda Metro telusuri korban lain 
Rabu, 30 September 2020 - 11:07 WIB
Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pemerasan dan pelecehan yang dilakukan tersangka EFY terhadap...
Komisi III duga kaburnya napi hukuman mati di Lapas Tangerang karena dapat `blue print`
Selasa, 29 September 2020 - 09:57 WIB
Komisi III DPR RI menduga kaburnya narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) karena...
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV