Sri Mulyani sebut penjaminan korporasi jadi katalis pemulihan ekonomi
Elshinta
Rabu, 29 Juli 2020 - 12:31 WIB |
Sri Mulyani sebut penjaminan korporasi jadi katalis pemulihan ekonomi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Kredit Korporasi di Jakarta, Rabu (29/7/2020). Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan program penjaminan pemerintah untuk kredit modal kerja kepada sektor korporasi menjadi katalis dalam pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19.

"Tidak mungkin ekonomi bangkit tanpa sektor swasta korporasi juga bangkit. Oleh karena itu, pemerintah memberikan katalis dengan penjaminan," katanya dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Nota Kesepahaman Program Penjaminan Kredit Korporasi di Jakarta, Rabu (29/7).

Sri Mulyani mengatakan penjaminan ini dilakukan melalui dua special mission vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).

Sementara, untuk modal kerja yang bisa diakses oleh pelaku usaha korporasi yaitu mulai dari Rp10 miliar hingga Rp1 triliun dengan target realisasi kredit modal kerja mencapai Rp100 triliun hingga 2021.

Fasilitas penjaminan kredit modal kerja korporasi ditujukan kepada pelaku usaha korporasi yang memiliki usaha berorientasi ekspor dan/atau padat karya yang memiliki minimal 300 karyawan.

Pelaku usaha korporasi yang dijamin tidak termasuk kategori BUMN dan UMKM, tidak termasuk dalam daftar kasus hukum dan/atau tuntutan kepailitan, serta memiliki performing loan lancar sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Sri Mulyani menjelaskan dalam hal ini pemerintah akan menjamin 60 persen terhadap kredit modal kerja dan 40 persen sisanya ditanggung oleh pihak perbankan untuk korporasi dengan sektor nonprioritas.

Di sisi lain, untuk korporasi dengan sektor prioritas akan diberikan penjaminan sebesar 80 persen oleh pemerintah dan 20 persen sisanya ditanggung perbankan.

Sektor prioritas terdiri dari sektor wisata, otomotif, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, kayu olahan, furnitur, produk kertas, serta sektor usaha padat karya yang terdampak COVID-19.

"Ini agar kita mampu memberikan stimulasi namun ada pencegahan moral hazard. Bank tetap bertanggung jawab meskipun sebagian besar risikonya diambil pemerintah melalui penjaminan tersebut,” katanya.

Sedangkan, untuk pembayaran imbal jasa penjaminan akan dilakukan pemerintah sebesar 100 persen atas kredit modal kerja sampai dengan Rp300 miliar dan 50 persen untuk pinjaman dengan plafon Rp300 miliar sampai Rp1 triliun.

Perbankan yang terlibat dalam penjaminan kredit modal kerja ini terdiri dari Bank Danamon, HSBC Indonesia, ICBC Indonesia, Maybank Indonesia, dan MUFG Bank Indonesia.

Kemudian juga Resona Bank Indonesia, Standard Chartered Indonesia, UOB Indonesia, BCA, DBS, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, dan Bank DKI.

Sri Mulyani berharap penjaminan kredit modal kerja bagi sektor korporasi akan mampu memberikan dampak pada mulai bergeraknya perekonomian.

"Sehingga dia memenuhi complement terhadap belanja yang akan kita akselerasi mencapai Rp2.739 triliun sampai akhir tahun," ujarnya, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Gubernur Jatim: Tenang `emak-emak` harga kebutuhan pokok stabil
Minggu, 09 Mei 2021 - 17:47 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengimbau ibu-ibu di wilayah setempat tetap tenang kare...
Pemkab salurkan bantuan untuk warga kurang mampu
Minggu, 09 Mei 2021 - 15:11 WIB
Pemkab Sukoharjo membagikan 3.000 paket sembako untuk warga kurang mampu dan juga Tenaga Harian Lepa...
Pastikan BBM dan LPG aman, Pertamina bentuk Satgas Rafi 2021
Sabtu, 08 Mei 2021 - 19:24 WIB
Guna memastikan kelancaran distribusi energi, PT Pertamina (Persero) Regional Sumbagut telah membent...
Gubernur NTT minta Bupati se-NTT pacu belanja APBD di atas 50 persen akhir kuartal II 2021 
Sabtu, 08 Mei 2021 - 15:36 WIB
Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)  meminta para bupati...
 8 warga Klaten terima klaim dan beasiswa BPJS Ketenagakerjaan
Jumat, 07 Mei 2021 - 18:45 WIB
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyerahkan klaim dan beasiswa kepada ahli...
Kemenkes: Insentif tenaga kesehatan RSDC Wisma Atlet dalam proses
Jumat, 07 Mei 2021 - 18:39 WIB
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa insentif bagi relawan tenaga kesehatan Rumah Sakit...
Pertamina International Shipping siapkan strategi jadi pemain global
Jumat, 07 Mei 2021 - 18:08 WIB
PT Pertamina International Shipping (PIS) bersiap melebarkan sayap bisnisnya menjadi perusahaan mar...
Bantul siap terapkan transaksi nontunai pembayaran retribusi wisata
Jumat, 07 Mei 2021 - 17:25 WIB
Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) D...
Kadin akui pengusaha di sejumlah sektor sulit bayar THR penuh
Jumat, 07 Mei 2021 - 17:13 WIB
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit menga...
Pedagang di Terminal Kalideres dapat diskon retribusi 50 persen
Jumat, 07 Mei 2021 - 13:35 WIB
Pedagang di Terminal Kalideres (Jakarta Barat) mendapatkan diskon pembayaran retribusi per bulan s...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV