Tito Karnavian tunggu putusan MA soal pemakzulan bupati Jember
Elshinta
Jumat, 24 Juli 2020 - 14:45 WIB |
Tito Karnavian tunggu putusan MA soal pemakzulan bupati Jember
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Antara.

Elshinta.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan perlu menunggu putusan dan pengujian dari Mahkamah Agung terkait pemakzulan Bupati Jember, Farida.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (24/7) Karnavian merespon persoalan pemakzulan Faida yang mencuat dari hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna DPRD Jember.

“Bupati Jember ini khan ada istilahnya itu, pemakzulan ya, adanya semacam impeachment dari DPRD-nya, maka prosedurnya nanti dari DPRD akan mengajukan ke MA,” kata dia.

Keputusan hak menyatakan pendapat (HMP) dalam sidang paripurna tersebut kemudian diteruskan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan uji materil dan dibuktikan apakah pemberhentian bupati Jember sudah cukup bukti atau tidak.

Oleh karena proses tersebut sedang berjalan maka menurut dia Kementerian Dalam Negeri tentu menghormati proses hukum yang berlaku itu.

“MA nanti akan menguji, setelah menguji semua apa ada buktinya segala macam, di situ tentu ada hak untuk membela diri dari yang dimakzulkan katakanlah begitu bupati Jember, nanti apapun hasil keputusan MA baru nanti akan diserahkan kepada menteri dalam negeri,” katanya.

Dalam UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut dia, mengatur tentang ketentuan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah.

Di antaranya, dia mengatakan, pemberhentian kepala daerah dapat diusulkan kepada presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban.

“Nanti menteri dalam negeri akan memberikan keputusan berdasarkan pengujian dari Mahkamah Agung,” ujarnya, dikutip Antara. (Anj/Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Tidak ada kompromi untuk kerumunan massa
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:33 WIB
Polri kini tidak lagi bertoleransi terhadap tiap kerumunan yang ada. Kasus ramainya panggung dangdut...
Kejari Purwakarta dalami kasus dugaan beras PKH bercampur biji plastik
Rabu, 30 September 2020 - 16:36 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan beras Program Keluarga...
Kasus pelecehan saat rapid test di Bandara Soetta, Polda Metro telusuri korban lain 
Rabu, 30 September 2020 - 11:07 WIB
Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pemerasan dan pelecehan yang dilakukan tersangka EFY terhadap...
Komisi III duga kaburnya napi hukuman mati di Lapas Tangerang karena dapat `blue print`
Selasa, 29 September 2020 - 09:57 WIB
Komisi III DPR RI menduga kaburnya narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) karena...
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV