PN Jakarta Selatan kembali agendakan sidang PK Djoko Tjandra
Elshinta
Senin, 20 Juli 2020 - 09:10 WIB |
PN Jakarta Selatan kembali agendakan sidang PK Djoko Tjandra
Ketua Majelis Hakim Nazar Effriandi memimpin sidang permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (6/7). Sumber Foto: https://bit.ly/2ZH7j5G

Elshinta.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Djoko Tjandra, Senin (20/7).

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno saat ditanya tentang agenda sidang PK Djoko Tjandra mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB. "Iya, Insha Allah jam 10," kata Suharno.

Djoko Tjandra merupakan buron kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, Djoko pada Agustus tahun 2000 didakwa oleh JPU Antasari Azhar telah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Bali. Djoko Tjandra mendaftarkan PK pada 8 Juni 2020 atas vonis dua tahun penjara yang harus dijalaninya.

Sidang ini merupakan yang kedua setelah sidang perdana tanggal 29 Juni 2020 dan Djoko Tjandra tidak hadir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengagendakan sidang pada Senin (6/7), tapi lagi-lagi pemohon tidak hadir dengan alasan sakit di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pada sidang kedua tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon untuk menghadirkan Djoko Tjandra, jika tidak permohonan akan dibatalkan.

Kuasa hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma pada Senin (6/7) mengatakan, pihaknya menghormati keputusan tersebut sesuai aturan dalam undang-undang. "Kita menghormati undang-undang, Pasal 265, menyebutkan bahwa kalau tidak hadir permohonan kita bisa batal," kata Andi.

Menurut Andi, permohonan PK bisa diajukan kembali tinggal menunggu respon dari kliennya. "Bisa mengajukan kembali. Tinggal Pak Joko aja memenuhi Pasal 265 atau tidak," kata Andi, dihimpiun Antara.

Pasal 265 diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara garis besar mengatur bahwa terpidana sebagai pemohon wajib hadir dalam sidang pemeriksaan tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Mahkamah Agung potong vonis Anas Urbaningrum
Kamis, 01 Oktober 2020 - 11:27 WIB
Mahkamah Agung (MA) memotong vonis mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dalam perkara...
Polri: Tidak ada kompromi untuk kerumunan massa
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:33 WIB
Polri kini tidak lagi bertoleransi terhadap tiap kerumunan yang ada. Kasus ramainya panggung dangdut...
Kejari Purwakarta dalami kasus dugaan beras PKH bercampur biji plastik
Rabu, 30 September 2020 - 16:36 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan beras Program Keluarga...
Kasus pelecehan saat rapid test di Bandara Soetta, Polda Metro telusuri korban lain 
Rabu, 30 September 2020 - 11:07 WIB
Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pemerasan dan pelecehan yang dilakukan tersangka EFY terhadap...
Komisi III duga kaburnya napi hukuman mati di Lapas Tangerang karena dapat `blue print`
Selasa, 29 September 2020 - 09:57 WIB
Komisi III DPR RI menduga kaburnya narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) karena...
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV