Kiri Kanan
KPK tunggu LHKPN enam menteri dan empat wamen
Elshinta
Selasa, 03 Desember 2019 - 16:08 WIB |
KPK tunggu LHKPN enam menteri dan empat wamen
Juru Bicara KPK Febri Diansyah. Foto: Dody Handoko/Elshinta.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu enam menteri dan empat wakil menteri Kabinet Indonesia Maju yang belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Demikian disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah di, Jakarta, Selasa (3/12).

"Sampai saat ini, KPK masih menunggu pelaporan kekayaan dari 11 orang pejabat lagi, yaitu enam orang menteri dan satu kepala badan serta empat orang wakil menteri," ucap Febri.

Proses penyampaian LHKPN untuk 11 penyelenggara negara itu, kata dia, masih dapat dilakukan hingga 20 Januari 2020, yaitu maksimal 3 bulan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.

"Enam menteri yang belum melaporkan LHKPN ini sebagian besar berasal dari pihak swasta. Kami memahami pelaporan LHKPN mungkin merupakan hal yang baru oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, jika ada yang perlu dibantu, tim LHKPN di KPK akan mendampingi," ujar Febri.

Sedangkan untuk menteri dan wakil menteri lainnya, kata Febri telah menyampaikan LHKPN secara patuh sehingga tinggal melaporkan secara periodik nantinya dalam rentang 1 Januari sampai 31 Maret 2019.

Selain itu, kata dia, KPK juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang sejumlah pejabat baru di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden ataupun Menteri Kabinet, yaitu yang menjabat sebagai staf khusus atau staf ahli.

"Sepanjang posisi mereka setara Eselon I maka berdasarkan Pasal 2 angka 7 dan penjelasan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari KKN maka mereka termasuk kualifikasi penyelenggara negara, sehingga wajib melaporkan LHKPN ke KPK," tuturnya.

KPK, kata dia, juga menunggu penyampaian LHKPN dari para staf khusus, staf ahli baik di lingkungan Kepresidenan, Wakil Presiden atau pun Kementerian yang jabatannya setara Eselon I atau terdapat aturan khusus di Kementerian masing-masing tentang wajib LHKPN.

"Perlu dipahami, pelaporan LHKPN merupakan bagian dari kerja pencegahan yang perlu kita lakukan bersama dengan dukungan semua pihak. Penyampaian laporan secara benar dan tepat waktu merupakan bentuk komitmen yang bisa ditunjukkan oleh para penyelenggara negara pada publik," ujar Febri.

Saat ini, ucap dia, penyampaian LHKPN sudah jauh lebih mudah dengan menggunakan mekanisme pelaporan elektronik.

"Para penyelenggara negara dapat mengakses website https://elhkpn.kpk.go.id/. Di sana juga disediakan video penjelasan LHKPN dan video tutorial agar setiap penyelenggara negara yang ingin mengetahui tentang LHKPN dapat dengan mudah memahaminya," tuturnya.

Selain itu, kata dia, jika masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi call center KPK melalui telepon di 198 dan juga dapat datang ke pelayanan LHKPN di KPK. "Kami akan mendampingi proses pelaporan tersebut," ungkap Febri.

KPK mengharapkan semua cara untuk mempermudah penyampaian LHKPN dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para penyelenggara negara.

"Keterbukaan terhadap kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita pada publik sekaligus sebagai komitmen pencegahan korupsi," ujar Febri, demikian Antara. (Anj/Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dijaga 600 personel Satpol PP, PKL Senen tak bisa berdagang lagi
Senin, 09 Desember 2019 - 14:24 WIB
Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang trotoar Senen sudah tidak dapat lagi menjajakan barang daganga...
Senin, sebagian wilayah Jakarta diprediksi hujan lokal
Senin, 09 Desember 2019 - 08:51 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi hujan lokal akan mengguyur wilayah J...
BMKG keluarkan peringatan dini cuaca Jabodetabek sore ini
Minggu, 08 Desember 2019 - 17:16 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilaya...
Jalan sehat peringati Hari Ibu di Senayan diikuti 20 ribu peserta
Minggu, 08 Desember 2019 - 13:49 WIB
Istri Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Fitri Handari, ikut membuka jalan sehat memperingati Hari Ibu...
BMKG keluarkan peringatan waspada potensi hujan di beberapa wilayah Jakarta
Minggu, 08 Desember 2019 - 08:27 WIB
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk wilaya...
UU berlaku, KPK diminta umumkan penyidik yang mundur
Sabtu, 07 Desember 2019 - 08:49 WIB
Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus meminta KPK agar mengumumkan p...
Warga Jakarta diimbau waspadai peringatan dini cuaca
Sabtu, 07 Desember 2019 - 06:13 WIB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengimbau masyarakat agar mewaspadai peringat...
Dispusip DKI komitmen hadirkan perpustakaan ramah disabilitas
Jumat, 06 Desember 2019 - 16:34 WIB
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Provinsi DKI Jakarta berkomitmen akan menghadirkan perpu...
Kamera CCTV juga deteksi kendaraan masuk jalur Transjakarta
Jumat, 06 Desember 2019 - 13:00 WIB
Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah meluncurkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement ...
Akhir tahun, 45 kamera E-TLE dipasang lagi di Jakarta
Jumat, 06 Desember 2019 - 12:49 WIB
Sebanyak 45 kamera CCTV akan kembali dipasang di sejumlah ruas jalan di Jakarta. Hal tersebut merupa...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV
InfodariAnda (IdA)