Elshinta.com - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johanes Tuba Helan mengatakan, tidak mungkin dilaksanakannya Pemilu ulang secara keseluruhan, karena kecurangan tidak terjadi di semua tempat.

"Untuk melaksanakan pemilu ulang secara keseluruhan tidak mungkin terjadi, karena pelanggaran ataupun kecurangan pemilu, tidak terjadi di semua tempat pada pelaksanaan Pemilu serentak 2019 lalu," kata Johanes kepada Antara di Kupang, Senin (27/5).

Diketahui, salah satu tuntutan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi adalah memerintahkan Termohon (KPU RI) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945. 

Menurut Johanes, Pemilu ulang hanya mungkin terjadi ditempat yang mereka buktikan bahwa telah terjadi pelanggaran/kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April 2019 lalu yang harus bisa dibuktikan oleh tim BPN Prabowo-Sandi dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Artinya, tidak mungkin digelar pemilu ulang secara keseluruhan," tukasnya.