Elshinta.com - Koalisi Golongan Hutan menyebut debat putaran kedua bagi calon presiden dan wakil presiden peserta Pemilu 2019 sebagai kesempatan bagi masyarakat untuk menilai komitmen para calon pemimpin negara dalam menyelesaikan sengkarut masalah lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA). 

“Proses penegakan hukum kepada korporasi pembakar hutan masih lemah. Sampai saat ini masih Rp18,9 triliun ganti rugi kebakaran hutan dan lahan dan pembalakan liar yang sudah diperintahkan pengadilan namun belum dibayar," kata Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat (15/2).

Ia mengatakan kerusakan hutan, lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati akibat ulah korporasi sudah masif, dan dampaknya pun mengancam kesehatan ratusan ribu orang. 

"Sudah sepantasnya dan sesegera mungkin mereka dipaksa untuk menjalankan tanggung jawab hukumnya," ungkapnya, dikutip Antara

Kedua pasangan capres-cawapres, menurut dia, seharusnya memiliki solusi konkret untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan serta membuat jera para pelaku yang terlibat melalui penegakan hukum.