KPU siap hadapi laporan OSO
Elshinta
Jumat, 25 Januari 2019 - 11:31 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Dewi Rusiana
KPU siap hadapi laporan OSO
Komisioner KPU, Hasyim Asy`ari. Foto: Dody Handoko/elshinta.com

Elshinta.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu berada dalam posisi yang pasif ketika dilaporkan atau diadukan ke lembaga pengadilan atau ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). 

KPU menunggu ada pihak yang melaporkan, baru kemudian KPU akan menjawab laporan atau pengaduan tersebut.

Demikian dikatakan Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, menanggapi langkah yang ditempuh kubu Oesman Sapta Odang (OSO) atas polemik KPU dan OSO. 

"Jadi posisinya KPU itu posisi yang pasif. Jika dilaporkan atau diadukan, maka KPU harus siap menghadapi," kata dia di KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat (25/1), seperti dilaporkan Reporter elshinta.com, Dody Handoko.

Diketahui, setelah menggugat KPU ke PTUN dan Bawaslu, OSO juga sudah mengadukan KPU ke DKPP. OSO juga berencana melaporkan KPU ke KPK atas dugaan kerugian negara dari proses pencetakan surat suara Pemilu 2019 tanpa nama OSO.

Dikatakannya, jika KPU dilaporkan ke Bawaslu atas dugaan pelangggaran administrasi Pemilu, maka KPU posisinya menjadi terlapor. 

Jika digugat atau disengketa ke Bawaslu atau pengadilan (PTUN dan MK) terkait sengketa Pemilu, maka posisi KPU sebagai tergugat atau termohon.

"Kalau di DKPP posisi KPU sebagai teradu, ada pengadu. Jadi posisinya KPU itu posisi yang pasif, teradu, terlapor, tergugat, kalau ada yang mengadukan atau melaporkan, KPU harus menghadapi laporan, gugatan atau pengaduan tersebut," jelasnya.

Bagi KPU tidak ada pilihan lain bagi KPU selain harus menghadapi laporan atau pengaduan tersebut. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 resmi dilantik
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:58 WIB
Sebanyak 45 anggota dewan terpilih hasil Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, secara resmi menjabat...
Partai Golkar raih 10 kursi di DPRD Langkat
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapa...
KPU Kabupaten Tangerang tetapkan 50 anggota DPRD
Senin, 12 Agustus 2019 - 16:40 WIB
Setelah dilakukan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua partai yang melakukan gugatan. M...
KPU Batang masih menetapkan caleg terpilih sudah meninggal dunia
Selasa, 23 Juli 2019 - 10:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih menetapkan seorang calon anggota legislati...
Seorang anggota DPRD terpilih bakal tertunda pelantikannya
Senin, 22 Juli 2019 - 20:46 WIB
Seorang anggota DPRD terpilih Kota Malang terancam tidak dapat di lantik meskipun pihak KPU sudah me...
KPU Kediri akhirnya tetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD
Minggu, 21 Juli 2019 - 12:28 WIB
Setelah sempat tertunda, lantaran Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan Buku Register Perkara Konst...
Caleg Gerindra menggugat, KPU: Salah alamat
Kamis, 18 Juli 2019 - 16:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU menilai gugatan sembilan calo...
Sidang Pileg, Hakim MK minta pemohon pahami permohonannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 18:12 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil...
KPU Jepara tetapkan 50 anggota DPRD
Kamis, 04 Juli 2019 - 11:09 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menetapkan 50 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae...
JK nilai posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Golkar
Selasa, 21 Mei 2019 - 20:16 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV