Pemilih perempuan diminta rasional pilih caleg pro-perempuan-anak
Elshinta
Selasa, 22 Januari 2019 - 11:57 WIB |
Pemilih perempuan diminta rasional pilih caleg pro-perempuan-anak
Koordinator Kajian Perempuan-Jaringan Milenial Anti-Korupsi dan Anti-Intoleransi (JARING MILEA) Steffi Graf Gabi meminta pemilih perempuan pilih caleg pro-perempuan dan anak. Sumber foto: https://bit.ly/2WbNdwX

Elshinta.com - Pemilih perempuan diminta untuk rasional dan berani memilih calon legislatif (caleg) yang kompeten dan memiliki keberpihakan nyata untuk memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak.

"Perempuan Indonesia jangan memilih calon legislator dan pejabat publik yang hati dan pikirannya mati terhadap berbagai persoalan perempuan dan anak di Indonesia," kata Koordinator Kajian Perempuan-Jaringan Milenial Anti-Korupsi dan Anti-Intoleransi (JARING MILEA) Steffi Graf Gabi di Jakarta, Selasa (22/1).

Ia mengatakan sampai saat ini masih banyak agenda dan hal penting terkait kepentingan perempuan dan anak yang harus diperjuangkan, termasuk dalam lembaga politik melalui pemilihan umum. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk tidak diam dengan kepentingannya, jangan apatis apalagi pragmatis. "Sebaliknya, harus aktif dan siap menjadi pemilih cerdas pada Pemilu April 2019," katanya.

Komnas Perempuan mencatat ada 348.446 kasus kekerasan yang dialami perempuan (Catahu, 2018), pelanggaran hak anak 4.885 kasus (KPAI, 2018), eksploitasi terhadap perempuan di tempat kerja, pemenuhan Hak Cuti Haid (Pasal 81 UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), Hak Menyusui (Pasal 83 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) dan Hak Bayi (Pasal 28 UU No 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) yang belum sepenuhnya direalisasikan. 

Selain itu masih terjadi diskriminasi regulasi terhadap batas usia perkawinan untuk perempuan terkait usia relatif muda yakni 16 tahun (UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan terakhir adanya perlakuan tidak adil terhadap perempuan pekerja migran. "Ini menunjukkan bahwa negara, khususnya melalui lembaga legislatif belum serius menyikapi persoalan yang kerap dihadapi perempuan dan anak," katanya, dikutip Antara.

Perempuan dan anak kata dia, memiliki hak untuk hidup nyaman dan aman tanpa kekerasan dan diskriminasi, yang semestinya menjadi perhatian dan diperjuangkan oleh anggota legislatif. "Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah salah satu solusi struktural guna pencegahan terhadap kekerasan seksual," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPRD Kudus periode 2019-2024 resmi dilantik
Rabu, 21 Agustus 2019 - 21:58 WIB
Sebanyak 45 anggota dewan terpilih hasil Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019, secara resmi menjabat...
Partai Golkar raih 10 kursi di DPRD Langkat
Rabu, 14 Agustus 2019 - 21:28 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka penetapa...
KPU Kabupaten Tangerang tetapkan 50 anggota DPRD
Senin, 12 Agustus 2019 - 16:40 WIB
Setelah dilakukan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dua partai yang melakukan gugatan. M...
KPU Batang masih menetapkan caleg terpilih sudah meninggal dunia
Selasa, 23 Juli 2019 - 10:26 WIB
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, Jawa Tengah masih menetapkan seorang calon anggota legislati...
Seorang anggota DPRD terpilih bakal tertunda pelantikannya
Senin, 22 Juli 2019 - 20:46 WIB
Seorang anggota DPRD terpilih Kota Malang terancam tidak dapat di lantik meskipun pihak KPU sudah me...
KPU Kediri akhirnya tetapkan perolehan kursi dan calon anggota DPRD
Minggu, 21 Juli 2019 - 12:28 WIB
Setelah sempat tertunda, lantaran Mahkamah Konstitusi belum mengeluarkan Buku Register Perkara Konst...
Caleg Gerindra menggugat, KPU: Salah alamat
Kamis, 18 Juli 2019 - 16:31 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan mengatakan, KPU menilai gugatan sembilan calo...
Sidang Pileg, Hakim MK minta pemohon pahami permohonannya
Selasa, 09 Juli 2019 - 18:12 WIB
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra meminta seluruh kuasa hukum pemohon perkara sengketa hasil...
KPU Jepara tetapkan 50 anggota DPRD
Kamis, 04 Juli 2019 - 11:09 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara menetapkan 50 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dae...
JK nilai posisi Ketua MPR seharusnya diisi kader Golkar
Selasa, 21 Mei 2019 - 20:16 WIB
Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla mengatakan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) se...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV