Bawaslu panggil Sudrajat-Syaikhu minta klarifikasi kasus debat
Elshinta
Sabtu, 19 Mei 2018 - 19:28 WIB |
Bawaslu panggil Sudrajat-Syaikhu minta klarifikasi kasus debat
Sumber Foto: https://bit.ly/2IBdBsz

Elshinta.com  - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat memanggil pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu guna dimintai klarifikasi mengenai pernyataannya menyinggung soal pergantian presiden dalam debat publik beberapa hari lalu.

"Hari ini kita memanggil paslon tiga dan hadir. Kita tanyakan hampir tiga jam, kita sudah minta penjelasan terkait dengan debat publik pada beberapa hari lalu, kita sudah tanyakan dari awal sampai akhir," ujar Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto, di Kantor Bawaslu, Kota Bandung, Sabtu (19/5).

Dihimpun dari Antara, dalam pemanggilan tersebut hadir pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu yang didampingi tim pemenangan serta tim advokasi. Menurutnya, pemanggilan Sudrajat-Syaikhu merupakan upaya tindak lanjut untuk mengetahui duduk perkara secara rinci dari masing-masing pihak. Terlebih, pada Kamis Bawaslu telah memanggil KPU sebagai pihak penyelenggara debat.

Harminus mengatakan, terdapat 33 poin pertanyaan yang diajukan terhadap pasangan yang diusung PAN, Gerindra, dan PKS tersebut. Rata-rata, pertanyaan yang diajukan seputar prosedur debat. "Seputar terkait apakah KPU dengan Paslon memberi panduan terkait larangan yang ada di debat, apakah kaos yang di bawa dari mana, nanti kita simpulkan apa yang kita tanyakan," kata dia.

Sementara itu, kandidat Gubernur Jabar nomor urut tiga, Sudrajat, mengatakan apa yang dilakukannya bersama Ahmad Syaikhu mengenai pergantian presiden merupakan murni dari aspirasi masyarakat.

Ia tidak mengetahui bahwa apa yang dilakukannya akan memunculkan masalah. Terlebih pada rapat terbuka pada 12 Mei lalu di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, ia bersama Syaikhu juga mengenakan kaos serupa. "Saya sampaikan itu merupakan aspirasi publik. Pernah kita pakai di kampanye rapat umum 12 Mei yang lalu di Monju dan sampai tanggal 14 tidak ada peringatan apapun," kata dia.

Sudrajat melanjutkan, "Saya beranggapan itu adalah materi publik sudah tersebar di masyarakat dan hal yang biasa, semua orang berhak memamerkan ganti presiden," kata dia.

Menurutnya, debat merupakan suatu proses kampanye agar masyarakat mau memilih salah satu kandidat. Dengan demikian, "Asyik" juga berhak berkampanye dengan membawa unsur lain yang menjadi aspirasi masyarakat. "Ini aspirasi masyarakat Jabar, kampanye adalah menyosialisasikan Asyik dan meraup dukungan suara, itu aspirasi publik saya menegaskan kembali," kata dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemilih terinfeksi COVID-19, begini mekanisme pemungutan suaranya
Kamis, 15 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Evi Novida Ginting Manik menyatakan, pemilih di Pilkada 2...
Bawaslu: Tak patuh protokol kesehatan, paslon ditegur hingga dipidana
Rabu, 14 Oktober 2020 - 15:17 WIB
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Cianjur, Jawa Barat, menegaskan akan memberikan peringatan tertulis ...
Polres Keerom di Papua gelar simulasi Pilkada Serentak 2020
Senin, 12 Oktober 2020 - 17:45 WIB
Polres Keerom melaksanakan simulasi Sispamkota dalam rangka menghadapi Pilkada Serentak 2020 di Kabu...
KPU: Penerapan protokol kesehatan jadi tantangan Pilkada 2020
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:50 WIB
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pelaksanaan pem...
Pilkada di tengah pandemi, Polri tegaskan siap tindak pelanggar protokol kesehatan
Sabtu, 03 Oktober 2020 - 12:32 WIB
Polri sebagai pihak yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban terus memberikan kontribu...
Ikuti deklarasi Pilkada Damai, pasangan ZIYAP berikrar patuhi protokol kesehatan
Minggu, 27 September 2020 - 11:15 WIB
Ketua Komisi Pemilhan Umum (KPU) Kaltara, Suryanata Al Islami menyampaikan bahwa pelaksanaan kampany...
Gibran blusukan virtual: Pakar Komunikasi, bisa ditiru calon walikota lain
Minggu, 27 September 2020 - 09:28 WIB
Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota Solo nomor urut 01, Gibran Rakabuming Raka dan Teg...
KPU larang konser pada Pilkada
Kamis, 24 September 2020 - 10:34 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akhirnya melarang konser musik dan kegiatan lainnya yang melibatkan m...
Satgas COVID-19 tegaskan tidak tolerir aktivitas politik dalam Pilkada yang berpotensi tingkatkan penularan
Kamis, 24 September 2020 - 07:23 WIB
Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, tidak akan mentolerir pihak-pihak yang tidak mengindahkan pro...
Mahfud: Parpol berperan arahkan kader patuhi protokol COVID-19
Rabu, 23 September 2020 - 07:40 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan bahwa partai politik be...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV