VOA Indonesia - Presiden Afghanistan Tawarkan Rencana 3 Langkah Perdamaian
Berbicara dalam konferensi terkait Afghanistan, Presiden Ashraf Ghani menjelaskan proses tiga langkah untuk "membuat, membangun dan mempertahankan perdamaian" yang menurutnya akan menghasilkan "Afghanistan yang berdaulat, demokratis, bersatu, netral, dan terhubung."
Konferensi "Heart of Asia" selama dua hari di ibu kota Tajikistan, Dushanbe, merupakan salah satu penyelenggaraan konferensi regional yang diprakarsai sebagai upaya untuk memulai proses perdamaian Afghanistan yang macet.
Kedua pihak yang terlibat dalam konflik puluhan tahun itu mulai bernegosiasi pada September 2020 di ibu kota Qatar, Doha, namun belum menghasilkan kemajuan.
Tahap pertama rencana Ghani itu akan melibatkan penyelesaian negosiasi politik dengan Taliban yang didukung Loya Jirga, sebuah perkumpulan tradisional yang terdiri dari tokoh-tokoh Afghanistan yang berpengaruh.
"Ini juga akan mencakup gencatan senjata dan pencapaian konsensus mengenai prinsip-prinsip pembentukan "pemerintahan untuk membangun perdamaian di dalam kerangka konstitusi dengan mandat yang terikat oleh waktu, dan mencapai puncaknya dengan sebuah pemilihan presiden yang diawasi dan dipantau secara internasional," katanya dalam pertemuan tersebut.
Fase ini, kata Ghani, harus diakhiri dengan pemilu di bawah pengawasan internasional sekaligus membuka jalan pada tahapan untuk mempertahankan perdamaian melalui "rekonsiliasi nasional, reintegrasi para pejuang dan pengungsi, mendefinisikan prioritas keamanan, pembangunan, dan pemerintahan baru kami."
Sementara usulan pembentukan pemerintah transisi sejalan dengan usulan Amerika Serikat, usulan kali ini berbeda dalam penekanannya untuk tetap berpegang pada kerangka konstitusi saat ini, sesuatu yang ditolak oleh Taliban Afghanistan.
Usulan ini juga berbeda karena penekanannya pada pemilihan sebagai dasar bagi pengalihan kekuasaan. Proposal AS mengharapkan sebuah "pemerintahan perdamaian" transisi yang ditunjuk "sesuai dengan prinsip kesetaraan di antara kedua pihak dalam perjanjian itu, dengan pertimbangan khusus untuk menyertakan kaum perempuan dan semua anggota kelompok etnis di seluruh jajaran pemerintah."
Ghani diperkirakan akan membawa rencana itu ke konferensi di Turki, diharapkan dalam beberapa minggu ke depan, diawasi dengan hati-hati sebagai bagian dari dorongan AS bagi peningkatan diplomasi regional." [mg/jm]
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Dua ratus warga negara Indonesia di Myanmar telah meninggalkan negara itu. Hingga kini KBRI di Yango...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Sebuah kelompok kemanusiaan multi-etnis, The Free Burma Rangers (FBR), membantu kelompok etnis yang ...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Dalam beberapa bulan terakhir ada kekhawatiran tentang penguatan pemulihan global mendatang akan men...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Kuba mengumumkan pihaknya akan melonggarkan larangan yang sudah diberlakukan selama puluhan tahun te...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Pengerahan besar-besaran pasukan militer Rusia ke Krimea memprihatinkan Amerika. Direktur Badan Inte...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Presiden Amerika Joe Biden hari Rabu (14/4) mengumumkan rencananya menarik sisa pasukan Amerika dari...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Menteri Luar Negeri Irlandia Simon Coveney diperkirakan akan menekan Menteri Luar Negeri Inggris Dom...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Juru bicara pemerintah Perancis Gabriel Attal mengatakan Perancis akan memberikan vaksin Johnson&Joh...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Alliance Treaty Organization/NATO) mengatakan akan menarik se...
Kamis, 15 April 2021 - 12:26 WIB
Pejabat keamanan Kurdi dalam sebuah pernyataan mengatakan sebuah roket mendarat di dekat pangkalan A...